Komisi XI DPR menyetujui anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun, setelah mendapat pemotongan sebesar Rp 1,221 triliun, dari sebelumnya yang diajukan sebesar Rp 40,499 triliun.

Berikutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari usulan sebesar Rp 3,6 triliun, disepakati menjadi Rp 3,471 triliun, setelah mendapat potongan Rp 129 miliar. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) dari usulan Rp 5,6 triliun, dipotong Rp 217 miliar menjadi Rp 5,4 triliun.

“Untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dipotong Rp 45,2 mliar, dari Rp 1,678 triliun menjadi 1,663,4 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, saat membacakan kesimpulan raker, di Gedung Nusantara I, Jumat (23/10/15).

Ditemui usai raker, Marwan menyatakan,  pemotongan anggaran ini sebagai dampak dari perubahan asumsi dasar pembahasan APBN 2016 yang telah disepakati antara Komisi XI dan Pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi, yang semula diusulkan oleh Pemerintah sebesar 5,5 persen, karena dipandang tidak realistis, kemudian disepakati sebesar 5,3 persen.

“Ini dampak langsungnya kepada penerimaan negara. Tentu dengan penerimaan negara yang turun, jika kita tidak ingin memperlebar defisit, belanja harus kita kurangi. Dampaknya adalah mitra kerja Komisi XI yakni 1 kementerian dan 3 lembaga, harus melakukan pemotongan anggaran,” jelas Marwan.

Politikus F-PD ini menambahkan, walaupun mitra kerjanya mendapat pemotongan anggaran, namun dapat mengajukan kembali pada APBN-Perubahan 2016. Namun, jika pun tidak diusulkan, hal itu pun tidak menjadi masalah, karena merupakan hak Pemerintah.

“Saya rasa pemotongan anggaran ini tidak akan mempengaruhi kinerja mitra kerja kami. Karena setelah kita pelajari, apa yang kita potong anggaran ini, memang masih bisa dilaksanakan pada akhir tahun mendatang,” yakin Marwan.

Terkait kinerja di tahun mendatang, Politikus asal dapil Lampung itu mendorong agar Kemenkeu dapat lebih fokus kepada penerimaan negara. Soal serapan anggaran Kementerian dan Lembaga pun tak kalah penting untuk menjadi perhatian. Pasalnya, hal ini juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi juga.

“Untuk BPS, permasalahan utamanya adalah validasi data. Kadang, data yang disajikan dengan kondisi di lapangan sangatlah berbeda. Ketidaksingkronan ini, membuat kita ingin melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” tutup Marwan, sekaligus memastikan hasil rapat ini akan segera di bawa ke Badan Anggaran DPR. (sf) foto:jaka/parle/ray